Metronic FrontEnd
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
  • Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
  • Peraturan pemerintah nomor 33 tahun 1998 Tentang Modal penyertaan pada koperasi
  • Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah
 
  • Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia nomor : 01/Per/M.Kukm/I/2006 tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan, pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi
  • Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 1/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
  • Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 19.5/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Indonesia.
  • Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahNomor: 33/Per/M.KUKM/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
  • Peraturan menteri negara koperasi dan Usaha kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor : 39/per/m.kukm/xii/2007 Tentang Pedoman pengawasan koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi
  • Peraturan menteri negara koperasi, dan usaha kecil dan Menengah republik Indonesia Nomor : 19/per/m.kukm/xi/2008 Tentang Pedoman pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi
  • Peraturan menteri negara koperasi dan Usaha kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor : 20/per/m.kukm/xi/2008 Tentang Pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit Simpan pinjam koperasi
  • Peraturan menteri negara koperasi dan Usaha kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor : 21/per/m.kukm/xi/2008 Tentang Pedoman pengawasan koperasi simpan pinjam Dan unit simpan pinjam koperasi
  • Peraturan Menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik indonesia Nomor : 14/Per/M.KUKM/XII/2009 Tentang Perubahan atas peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah nomor 20/per/m.kukm/xi/2008 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi
  • Peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik indonesia Nomor : 15/Per/M.KUKM/XII/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 19/Per/M.Kukm/Xi/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
  • Peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil Dan menengah republik Indonesia Nomor : 35.3/per/m.kukm/x/2007 Tentang Pedoman penilaian kesehatan koperasi jasa keuangan Syariah dan unit jasakeuangansyariahkoperasi
  • Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor : 351/KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
  • Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 194/KEP/M/IX/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit SimpanPinjam.
  • Keputusan Menteri Negara Koperasidan UsahaKecil dan Menengah RI Nomor :70/KEP/MENEG/XII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi danUsaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
  • Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, PengesahanAktaPendiriandanPerubahanAnggaranDasarKoperasi
  • KeputusanMenteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
  • Keputusan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor : 96/kep/m.kukm/ix/2004Tentang Pedoman standar operasional manajemen Koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi
  • Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/X/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi
  • Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 123/Kop/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dalam rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  • Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 124/KEP/M.KUKM/X/2004 tentang Penugasan Pejabat yang berwenang untuk Memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Tingkat Nasional;
  1. Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Kementrian Negara  Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik  Indonesia Nomor : 23/SISP/Dep.1/X/2009
  2. Surat Izin Usaha Perdagangan Jasa, No. 503/1121-BP2T/30-03/PK/VII/2010
  3. SuratIzin Usaha Perdagangan Barang, No. 503/1111-BP2T/30-03/PK/VII/2010
  4. Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Nomor 30.03.2.65.00886
  5. Domisili Usaha, No.103/141-Kec. Trk/2017
  6. NPWP : 31.202.110.8-451.000, Koperasi Abdi  Kerta Raharja

Koperasi Abdi Kerta Raharja merupakan Koperasi Primer Nasional yang memiliki 3 (Tiga) unit Usaha yaitu :

1. Unit Simpan Pinjam Syariah

Legalitas Unit Usaha ini Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Kementrian Negara  Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik  Indonesia Nomor : 23/SISP/Dep.1/X/2009. Koperasi Abdi Kerta Raharja menjalankan usahanyayang melayani anggota dengan menerapkan prinsip ekonomi syariah.Koperasi Abdi Kerta Raharja melakukan kegiatan pada unit simpan pinjam syariah terdiri dari :

  • menghimpun dana dari Anggota dengan menggunakan akad wadiah dan/atau mudharabah;
  • memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada  Anggota dengan menggunakan akad:
  • mudharabah;
  • musyarakah;
  • bay’ al-murabahah;
  • bay’ as-salam;
  • bay’ al-istishna;
  • ijarah;
  • ijarah muntahiyah bit-tamlik;
  • qardh.

 

2. Unit Jasa Pendidikan Pelatihan dan Konsultan

Koperasi Abdi Kerta Raharja menyelenggarakan kegiatan pada unit pendidikan pelatihan dan jasa konsultan yang meliputi :

  • Pendidikan Pelatihan
  • Jasa Konsultan
  • Dan Jasa Lainnya

    Kegiatan usaha dilakukan oleh :
  • Usaha Pendidikan Pelatihan dilakukan oleh koperasi
  • Usaha Jasa Konsultan difasilitasi oleh koperasi
  • Usaha Jasa lainnya dilakukan oleh koperasi dan anggota koperasi

 

3. Unit Perdagangan

  • Koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha pada unit perdagangan pelayanan dibidang penyediaan barang  kebutuhan Anggota dan non-Anggota.
  • Dalam pelayanan penyediaan barang konsumsi, Unit Perdagangan melakukan pembelian dan pengadaan bersama barang konsumsi.
  • Unit Perdagangan dapat berfungsi sebagai distributor, agen, pengecer dan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.