Tempaan krisis moneter tahun 1997, membuktikan pelaku UMKM terutama  Usaha  Mikro (UMI) memiliki ketangguhan tahan terhadap krisis karenaproduksi menggunakan SDM dan SDA lokal. UMI   memiliki jumlah kwantitas potensi yang  relatip terbesar disetiap wilayah hamper rata-rata diatas 98?ri usaha lainnya, dan UMI berkaitan erat dengan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) / Miskin, akan tetapi  UMIbelum mendapat perhatian secara serius dari berbagai pihak, sehingga dengan adanya Akses Ekonomi Global dengan Kondisi kekuatan UMI  masih lemah dan sangat terbatas diberbagai permasalahan menjadikan lambatnya perkuatan ekonomi kerakyatan di Indonesia. Existing ekonomi kerakyatan Kabupaten Tangerang khususnya Propinsi Banten  dan umumnya hampir seluruh wilayah Indonesia bahwa kondisi Usaha Mikro dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) baik dalam bentuk Koperasi maupun LKM Non Bank yang diinisiasi Pememerintah yang dijadikan sebagai intermediary atau infrastruktur ekonomi kerakyatan sama-sama memiliki berbagai permasalahan diantaranya  : Rendah dan terbatasnya permodalan dan akses sumber permodalan, kepemilikan jaminan/ colleteral, dan manajemen usaha dan pemasaran produk. Volume usaha nilainya relatip kecil,  dengan kemampuan  SDM rendah, dengan teknologi dan manajmen yang sangat sederhana. Angka Pengangguran 9%,  Kemiskinan 13 %, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah /Miskin banyak terlilit hutang rentenir/bank keliling,  tidak punya akses kelembaga keuangan resmi , kredit hanya semata kredit kalau tidak bayar agunan dilelang  serta tidak ada produk pinjaman yang ramah pada MBR/miskin. Program Pemerintah pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan MBR dan UMI kurang berkelanjutan dan sering bersifat base on project. Fasilitasi Pembiayaan Pemerintah terhadap perkuatan  permodalan bagi MBR dan UMI melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM)  Inisisasi Pemerintah (LPK, LPP-UMKM, KUBE, UPK PNPM)memiliki keterbatasan dan kurang optimalmemenuhi kebutuhan percepatan pengembangan pelayanan sesuai pangsa pasar. Koperasi masyarakat umumnya masih  memiliki keterbatasan kemampuan manajemendan SDM Pengelolaan yang professional   dalam Standar Operasional Prosedur Pemberian pelayanan serta kemampuan kemitraan terhadap sumber perkuatan permodalan. Semaraknya Pelayanan Microfinance yang difsilitasi perbankan yang bersumber dari Permodalan Asing yang menguasai lebih dari 50% total  asset perbankan Nasional, yang pelayanannya hanya cari untung untuk masuk sektor pembiayaan mikro yang berpola konsumtif, tidak menjadi agen of development Usaha dankurang memberdayakan MBR  dan UMI, karena tidak ada pendampingan secara terus menerus dan berkelanjutan, Pelayanan hanya  karena tergiur margin  yang menguntungkan, oleh karenanya masyarakat tergabung hanya bersipat Nasabah yang dilayani, sehingga pembiayaan  senantiasa masyarakatmenggunakanuntuk pemenuhan kebutuhan konsumtif. Koperasi dan Usaha Miro Kecil Menengah harus siap bersaing lebih terbuka secara kompetetitif dalam manajemen maupun produk di pasar domestic dari produk impor maupun di pasar ekspor. Berdasarkan Semangat dari  Falsafah, Prinsip Perkoperasian Moch. Hatta dan Microfinance Grameen Bank Moch. Yunus Bangladesh yang  meraih Nobel Perdamaian Seluruh Dunia telah berhasil dalam Menekan Angka Kemiskinan di Bangladesh. serta  keberhasilan dalam uji coba Pengelolaan LKM Inisiasi Pemerintah Kabupaten Tangerang yaitu LPP-UMKM (Lembaga Pembiayaan Pemebrdayaan UMKM) dalam jangka waktu 10 (sepuluh)  tahun sejak 2003 s/d 2013 yang Standar Operasional Prosedurnya merupakan Modifikasi Koperasi dengan Microfinance Grameen Bank, yang telah berhasil menjadi satu-satumya  LKM Inisiasi Pemrintah diseluruh Indonesia yang assetnya terbesar hingga mencapai diatas diatas 82milyar, mampu  menekan kemacetan di titik NOL, dengan pelayanan mencapai 56.000 anggotalebih, dengan akumulasi pembiayaan 10 Tahun mencapa 511 milyar, penyaluran pembiayaan per tahunmencapai  sebesar 158 milyar, out standing lebih dari 70 milyar dengan membudayakan menabung, hingga simpanan anggota mencapai diatas 45 milyar dengan pelayanan di 19 Kecamatan seluruh Kab Tangerang. Selain itu LPP-UMKM mampu menciptakan   Masyarakatmandiri dan berperaserta mengisi  pembangunan daerah melalui Kontribusi bagi hasil kedalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga ditahun terahirdari APBD KabupatenTangerang 16,5 Milyar LKM mampumemberikan PAD diatas 5 milyar dan selalu meraih Opini Audit Akuntan Publik yang WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sehingga LKM tersebut  menjadi pusat pembelajaran dikalangan Pemerintah Daerah diseluruh Indonesia.             Tahun 2008 ditengah tempaan krisis kepercayaan pada Koperasi dikarenakan banyaknya kasus koperasi yang caruk maruk gulung tikar dan Propinsi Banten belum  adanya Koperasi yang mampu memberikan pelayanan kepada anggota dan masyarakat miskin secara berkesinambungan dan berkelanjutan, sedangkan LKM Inisisasi Pemerintah (LPP-UMKM) tidak mampu melakukan pelayanan diseluruh wilayah KabupatenTangerang yang jumlahKecamatannyasebanyak 29 Kecamatan, sedang yang terlayanihanya 19 Kecamatan, dan APBD memilikiketerbatasandalammemfasilitasi  perkuatan permodalan pada LPP-UMKM dalamsetiaptahunnya. Selain itu  adanya kebijakan Pemerintah Pusat harus  Harus segera melakukan  Rerestrukturisasi LKM Inisiasi Pemerintah  menjadi Lembaga Institusional yang memiliki Badan Hukum , serta Kebijakan Undang-Undang Perbankan yang melarang  menghimpun dana dari masyarakat kecuali ijin Bank Indonesia dan sesuai dengan Undang-undang Perkoperasian. maka keberadaan Koperasi perlu ditingkatkan Peran dan Tanggung jawabnya baik oleh Pemerintah maupun masyarakat untuk menjadi Badan Hukum yang lebih profesional sebagai penggerak ekonomi kerakyatan  pada masyarakat umum secara nasional.            Ideologi Ekonomi kerakyatan adalah suatu strategi untuk menghilangkan dampak negative ekonomi pasar yang eksploitatif  dengan jalan mengikutsertakan Partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan persoalan masyarakat itu sendiri dan secara merata membangun kemampuan rakyat agar mampu menciptakan kesejahteraan bagi dirinya sendiri, dalam bentuk investasi/permodalan maupun sumber daya pendidikan keterampilan dan penyediaan alat-alat produksi.            Paradigma keadilan adalah merupakan pemerataan dalam pembangunan ekonomi kerakyatan bukan berarti meratakan dan membagi rata Hasil Produksi, tetapi memeratakan Kesempatan Dan Kemampuan berproduksi. Ini berarti bukan memeratakan Pendapatan (Income), tetapi memeratakan alat-alat produksi dan segala sesuatu yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam produksi.              Berdasarkan Amanah undang-undang nomor 25 Tahun 1992 bahwa koperasi adalah sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha yang berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Koperasi harus mampu membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat mandiri berdasarkan prinsip koperasi sehingga berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional dan pembangunan koperasi bukan saja menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah akan tetapi pembangunan koperasi adalah menjadi tanggung jawab seluruh rakyat dengan tujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta turut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pasal dan UUD 1945.             Dengan demikian keberadaan Koperasi perlu ditingkatkan Peran dan Tanggung jawabnya baik oleh Pemerintah maupun masyarakat untuk menjadi Badan Hukum yang lebih profesional sebagai penggerak ekonomi kerakyatanpada masyarakat umum secara nasional.             Latar belakang inilah hilangnya kepercayaan masyarakat pada Koperasi yang hususnya dan kurangnya keberadaan Koperasi masyarakat  yang berhasil dan berprestasi secara nyata  dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Tangerang, dan adanya keharusan Regulasi  LKM Inisiasi Pemerintah untuk segera direstrukturisasi, maka inilah awalnya Ketua Koperasi Abi Kerta Rahaja HJ. E. Farida, SE. M.Si yang semula menjadi Kepala Sekretariat Dewan Pengawas LPP-UMKM,mencobaberinovasiuntukmembawa semangat baru melakukan Rintisan Model Koperasi  dengan Standar Operasional Prosedur  yang sama dengan LKM Inisiasi Pemerintah  dengan Memodifikasi Tiori Koperasi Moch. Hatta  dan Micofinance Grameen Bank Moch. Yunus Bangladesh untuk mencoba mengimplementasikan secara langsung dalam  Badan Hukum Koperasi yang anggotanya Murni masyarakat yang betul-betul memiliki Filisofis dan Normatif Koperasi serta memiliki azas, nilai dan prinsip perkoperasian yang modalnya dipupuk MURNI dari anggota TANPA ADA Intervensi Pemerintahyang bertujuan ingin mengembalikan Citra Koperasi pada fungsi yang diamanahkan oleh Bapak Moch.Hatta yaitu : Koperasi berfungsi sebagai alat perjuangan rakyat untuk mewujudkan demokrasi ekonomi Koperasi berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa Koperasi berfungsi sebagai sokoguru ekonomi nasionalindonesia Koperasi sebagai suatu gerakan ekonomi kerakyatan (sistem ekonomi kerakyatan)             Dengan semangat Mengabdi, Berkarya dan Berinovasi Membangun Bangsa Indonesia Tercinta dengan berbagai kondisi yang terjadi , makaHJ. E. Farida, SE. M.Si menghimpundan menyatukan pemikiran berbagai kalangan Para Pakar dan Pejabat Pembinan Koperasi, Pensiunan  Perbankan danTokoh Masyarakat dari berbagai  wilayah Propvinsi Banten, Jawa barat dan  DKI dan Para Praktisi Lembaga Keuangan Mikro KUBE, LPK,  LPP-UMKM mulai dari kalangan Pejabat Pembina Pemerintah, Perguruan Tinggi, Pengelola LPP-UMKM, dan LKM lainnya, mengajak untuk membentuk Koperasi dalam upaya membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)/Miskin dengan  bersepakat membentuk Koperasi yang mampu membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri maka atas kesepakatan bersama yang awalnya sebanyak 113 orang  makaTanggal 4 JuliTahun 2009  terbentuklah Koperasi Primer Nasional dengan Nama KOPERASI ABDI KERTA RAHARJAyang disyahkan oleh Akta Notaris Endah Ariani, SH. M.Kn. Nomor : 2 dengan Badan Hukum  Izin Kementrian Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor : 866/BH/Meneg.I/X/2009 tanggal 26 Oktober Tahun 2009  yang memiliki 3 (Tiga) Unit Usaha yaitu : Unit Simpan Pinjam Syariah,  Legalitas Hukum Surat Izin Usaha Simpan Pinjam (USP) Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia  Nomor : 23/SISP/Dep.I/X/2009, Tanggal 26 Oktober Tahun  2009. Unit Jasa Pendidikan Pelatihan dan Konsultan Legalitas Hukum Surat Izin Jasa, Nomor : 503/1121-BP2T/30-03/PK/VII/2010. Unit Perdagangan Legalitas Hukum Surat Izin Usaha Perdagangan Barang, Nomor :  503/01214-BPMPTSP/30-03/PM/V/2015            Koperasi Abdi Kerta Raharja memiliki Prinsip Pelayanan pada anggota dan masyarakat  adalah  “ Semakin Miskin,  Semakin Bankable ” (Layak Diberi Pelayan Kredit)”karena masyarakat miskinlah yang perlu dibantu.Selanjutnya Prinsip Pelayanan ini dinamakan Pola “ Gebrak Sipintar “(Gerakan Brantas Kemiskinan melalui Simpanan Pinjaman Tanpa Agunan dan Resiko) yang saat ini  dijadikan sebagai Program Unggulan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggerang.             Keberhasilan Uji Coba Modifikasi Pola Koperasi dengan Modifikasi Microfinance Grameen Bank Gebrak Sipintar Koperasi Abdi Kerta Raharja sejak terbentuk Tahun 2009 sampai dengan 2012, hal ini mampu meyakinkan kalangan Pejabat Pemerintah Kabupaten Tangerang jajaran Eksekutip dan Legeslatif (DPRD) serta kemandirian masyarakat percaya kembali terhadap Existensi Badan Hukum Koperasi, sehingga Tahun 2013 LPP-UMKM sebagai LKM inisiasi Pemerintah Kabupaten Tangerang bersepakat siap melakukan Regulasi menjadi sebuah Badan Hukum Koperasi yaitu Koperasi KPP-UMKM dan selain itu Ketua Koperasi Abdi Kerta Raharja HJ. E. Farida, SE. M.Si yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Tangerang, mampu meyakinkan pula kepada Bupati Tangerang dan jajaran pejabat lainnya untuk membentuk sebuah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) kedalam Unit Peleksana Tehnis Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Tangerang dengan nama Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM, yang dapat dijadikan sebagai Infrastruktur Perekonomian Daerah dalam upaya Perkuatan Permodalan bagi Koperasi dan UMKM Kabupaten Tangerang dengan Status BLUD PENUH.